TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Aceh tidak mengeluarkan duit sepeser pun untuk menanggung 1800 pengungsi Rohingya dan Bangladesh.

Selama ini para pengungsi dibiayai melalui pendanaan masyarakat.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan uang yang terkumpul dari masyarakat dan berbagai lembaga swasta, jumlahnya mencapai hampir Rp 1 miliar.

Kondisi pengungsi di penampungan katanya kini cukup memprihatinkan.

Sedangkan pengungsi lainnya terus bertambah. Ia berharap pemerintah pusat bisa segera mengambil alih tanggungjawab untuk mengurus ribuan pengungsi yang hingga kini masih tersebar di sejumlah tempat di provinsi Aceh.

"Jumlahnya sejak tanggal 10 Mei sampai dengan sekarang, bertambah banyak lagi. Tentu mereka yang datang kita tidak begitu saja mengusir mereka," katanya di Istana Wapres, Rabu(20/5/2015).

Masalah pengungsi dari negara lain kata Gubernur Aceh adalah kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi Aceh hanya bisa membantu tenaga dan bantuan yang sifatnya darurat, oleh karena itu pihaknya tidak bisa mengeluarkan uang untuk membiayai hidup para pengungsi.

"Ini semua bukan dari APBD, ini semua dari masyarakat," katanya.

Saat ditanya berapa lama lagi pemerintah dan masyarakat Aceh mampu menampung para pengungsi, Zaini Abdullah mengaku belum bisa menjawabnya. Ia memastikan walau pun kondisi para pengungsi memprihatinkan karena mayoritas terserang penyakit, namun pihaknya bisa memenuhi seluruh kebutuhan pengungsi.