TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar khawatir partai berlambang ka'bah itu tidak dapat mengikuti pilkada.

Hingga kini PPP masih mengalami dualisme kepengurusan di bawah pimpinan Djan Faridz dan M Romahurmuziy.

"Kalau PPP tidak ada upaya untuk islah atau aternatif lain untuk menyelesaikan konflik, saya kuatir, PPP tergusur dan tidak ikut Pilkada," kata Hasrul di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Pasalnya, tidak ada payung hukum mengelola partai berkonflik. Hasrul mengatakan tidak ada celah dalam UU pintu masuk bagi parpol yang berkonflik.

"Karena UU melegitimasi yang legal, yang legal itu cuma satu," tuturnya.

Jika tidak mengikuti Pilkada, ia mengatakan PPP sebagai partai tertua akan mengalami kesulitan untuk konsolidasi dan bangkit kembali meraih kemenangan di 2019.

Anggota Komisi III DPR itu menaruh apresiasi terhadap Golkar yang berupaya menggelar islah.

"Dengan kesadaran intelektual petingginya, mampu untuk islah, sementara PPP yang berlandaskan agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar, menciptakan kader ahlaqul kharimah belum ada tanda-tanda gencatan senjata, jangan kan untuk islah, gencatan senjata saja tidak ada tanda-tandanya," tuturnya.

Ia menilai PPP sebagai partai berlandaskan Islam lebih dulu islah dari Golkar. Pasalnya, dalam Islam tidak dibenarkan memelihara konflik yang merugikan .

"Konflik dan beda pendapat itu ada dalam ajaran Islam tapi tidak merugikan dan bisa diselesikan dengan cepat. Saya berharap tumbuh kesadaran kedua pihak (Kubu Romi dan Djan Faridz) untuk islah, minimal menyongsong pilkada ini," tuturnya.