TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi melihat persoalan terorisme di dunia internasional bukan semata-mata soal keamanan.

Dia justru menggeser pandangan ke arah ekonomi untuk mengakhiri borok internasional itu.

Itu dipaparkan Retno saat kunjungan Kerja bersama OKI di Kuwait, kemarin.

Di depan 57 Menteri Luar Negeri dan pejabat tinggi negara yang tergabung dalam OKI, Menlu menekankan pentingnya langkah bersama di bidang ekonomi.

Dengan perputaran roda perekonomian yang terjalin antar negara di komunitas tersebut, terorisme akan tergerus. Sebab tak ada lagi kemurungan yang harus dirasakan warga negara dan tidak ada lagi alasan menebar teror.

"Kerja sama lebih erat antar negara-negara Islam di bidang ekonomi, pembangunan dan sosial budaya untuk meningkatkan kesejahteran umat menjadi kunci dari upaya mendorong toleransi dan memberantas terorisme di dunia Islam," kata mantan Dubes Indonesia untuk Belanda itu, sebagaimana dirilis kembali oleh Kemenlu RI, Kamis (28/5/2015).

Tak hanya itu, Retno juga menyampaikan pentingnya toleransi di negara-negara Islam. Hal ini sangat diperlukan untuk meredam menyebarnya paham ekstrimis dan aksi teror.

Sebagai salah satu negara Islam terbesar, Indonesia juga ingin menularkan Islam yang Rahmatan' lil Alamin dan cinta damai.

"Mengedepankan diplomasi, negosiasi dan penyelesaian konflik secara damai, serta memperkuat mekanisme OKI dalam memperkuat solidaritas dan kerja sama negara-negara Islam," kata Retno.

Menlu Retno juga menggunakan kehadirannya di pertemuan OKI untuk mendorong negara negara OKI membantu mengatasi masalah kemanusian. Hal ini terkait dengan irregular migrant dan people trafficking yang sedang terjadi di Asia Tenggara.

Menlu Retno menyampaikan langkah yang telah diambil Indonesia dan Malaysia sebagai dua negara berpenduduk mayoritas Islam dalam mengatasi masalah kemanusiaan internasional.

Dalam hal ini Indonesia mendapat apresiasi dan dukungan para Menlu atas langkah yang telah diambil dan kesiapan mereka untuk membantu dalam menghadapi masalah irregular migrant dan people trafficking tersebut.

Secara khusus, Menlu Gambia menyampaikan kesiapan Pemerintahnya menerima relokasi pengungsi Rohingya dengan dukungan masyarakat internasional.

Sedangkan Menlu Turki menyampaikan kesiapan Pemerintahnya memberi bantuan keuangan dalam mengatasi masalah tersebut.