TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta didukung Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), cocok lantaran berada di garis khatulistiwa dan bukan wilayah dilaluinya cincin atau pegunungan berapi dunia.

"Pak Teras Narang seharusnya bangga, karena Kalteng merupakan garis khatulistiwa. Pas waktu Bung Karno menggagas dipindahkan ibu kota ke sana, menurut saya sebenarnya itu tepat," kata Mega pada kuliah umum dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di auditorium gedung Lemhanas, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Lebih lanjut dirinya mengatakan, semakin lama Jakarta akan tidak sesuai menjadi ibu kota.

"Kalau Jakarta tiap hari makin terendam banjir, bukan saja karena rakyat tidak mau buang sampah di tempatnya, tapi karena lautnya memang naik. Kalau suatu saat naiknya tiga meter, apa tidak beneran kelelep Indonesia ini ya?" kata Megawati.

Dalam kesempatan itu hadir Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, Wakil Gubernur Lemhanas Didit L, Sestama Suhardi Alius, dan seluruh jajaran pejabat Lemhanas. Selain itu hadir juga fungsionaris PDIP serta Gubernur Kalteng Teras Narang.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalimantan Tengah Herson Aden mengungkapkan Palangkaraya memiliki 2400 hektare persegi untuk komplek pemerintahan negara. Dengan luas wilayah tersebut, semua kementerian dan lembaga bisa dipindahkan ke Palangka Raya.

"Kita ambil saja sekian ratus ribu hektar untuk pemerintahan sudah luas banget," ujar Herson di kantor Bappeda Kalteng, Minggu (29/3/2015).

Herson memaparkan wacana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya sejak zaman presiden Soekarno.

"Master plan dari Soekarno dulu. Sekarang jalan kan cuma jalan nasional belum ada apa-apa," kata Herson.

Dengan pemindahan ibukota, DKI Jakarta hanya menjadi kota bisnis saja dan Palangka Raya menurut Herson menjadi pusat pemerintahan yang baru.

"Daerah kawasan untuk kementerian, ceritanya pusat pemerintahan di Palangka Raya, untuk bisnis di Jakarta," ucap Herson.

Herson menjelaskan dengan pemindahan ibukota di Palangkaraya, akan mengurangi kerugian negara selama ibukota di Jakarta. Karena selama ini pusat pemerintahan mengalami kerugian akibat banjir, demonstrasi, dan macet selama di Jakarta.

"Membangun satu kawasan perhitungan membutuhkan berapa triliun, dibandingkan kerugian akibat banjir macet dirupiahkan begitu besar. Membangun areal baru tidak begitu susah," kata Herson.

Herson menambahkan, jika pemerintah pusat setuju memindahkan ibukota ke Palangkaraya, maka program pembangunannya harus segera dikerjakan.

Seandainya pemerintah pusat fokus membangun Palangkaraya jadi ibukota, hanya membutuhkan beberapa tahun memindahkan seluruh kementerian dan istana negara ke Kalimantan Tengah.

"Untuk bangun Palangkaraya jadi ibukota dua sampai tiga tahun cukup selesai," kata Herson.