TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta masyarakat tidak panik dengan beras sintetis atau beras plastik, dua pekan terakhir.

"Kita sudah cek semua dan hasilnya tidak ada beras plastik," kata Amran disela-sela menunggu transit penerbangan di Bandara Internasional Hasanuddin, menuju Manado, Rabu (27/5/2015).

Amran ke Menado, untuk mempersiapkan lawatan resmi Presiden Jokowi ke kota di ujung utara pulau Sulawesi itu, dan kunjungan kerjanya ke Mamuju, Sulbar, akhir pekan ini.

Sekitar pukul 09.15 wita pagi, di sebuah kafe di kawasan Panakkukang, Makassar, menteri Amran juga menegaskan soal isu beras plastik.

Amran bahkan, mengemukakan kini bersama stake holder lain, pihaknya tengah memastikan produksi dan stok beras menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1436 Hijriyah.

Bahkan, dia juga mengancam mempidanakan penyebar isu beras plastik yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini.

"Semua temuan akan kita kumpulkan, dan ditelusuri kebenaranya. Jika ini hanya bagian dari manuver sekelompok orang, maka dipastikan akan diproses secara hukum,"kata alumnus Fakultas Pertanian Unhas ini.

Upaya untuk memidakan penyebar isu ini, jelasnya, sudah ditindaklanjuti oleh deputi kementerian untuk menurunkan tim khusus mengusut penyebar isu yang meresahkan masyarakat, termasuk pelapor yang merasa dirugikan.

Amran menjelaskan, kesimpulan bahwa beras sintetis hanya isu merujuk hasil uji laboratorium pihak kepolisian, kementerian pertanian, kementerian Perdagangan, hingga Balai POM.

"Hasilnya kita cross check, dan sama sekali tidak ditemukan indikasi beras mengandung plastik," seraya menjelaskan, awal pekan ini dia juga sudah menggelar rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla untuk menyampaikan laporan ini.

Selain uji laboratorium, keyakinan Amran tentang tidak adanya peredaran beras plastik juga melalui hitung dagang. Dia mengilustrasikan adanya sejumlah kejanggalan harga.

Beras petani seharga Rp 6.500-7.000 per liter. Apabila, jelasnya, beras asli digabung dengan harga plastik yang harganya mencapai Rp 12 ribu per kg tidak mungkin akan memberi keuntungan bagi pedagang.

Sehari sebelumnya Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo memastikan peredaran beras Sintetis tidak akan menyentuh wilayah pemerintahannya.
Syahrul mengaku pihaknya telah menerima laporan dari tim Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulsel yang telah melakukan survey di lima pasar distribusi utama yakni Pa'baeng-baeng, Sambung Jawa, Terong, Toddopuli, dan Pasar Baru. (cha)