TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (KPI), Jeirry Sumampow menilai sistem yang digunakan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak masih sama dengan sistem pilkada sebelumnya.

Dirinya pun pesimis pilkada serentak akan menghasilkan kepala daerah yang baik sesuai keinginan rakyat.

"Sebetulnya ini Pilkada serentak sistemnya masih sama dengan yang dulu, bangunan sistemnya masih sama dengan yang dulu. Saya ragu Pilkada serentak akan hasilkan pemimpin berkualitas," kata Jeirry dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (29/5/2015).

Jeirry beralasan, pada saat penjaringan calon pemimpin kepala daerah, tidak dilakukan melalui uji publik. Padahal menurutnya, uji publik tersebut sangat baik dilaksanakan sebab masyarakat bisa tahu track record calon kepala daerah itu sendiri.

"Model rekrutmen calon kepala daerah berubah. Uji publik yang sebelumnya ada tapi sekarang tidak ada. Masyarakat tidak bisa melakukan analisis calon kepala daerah," tuturnya.

Masih kata Jeirry, dirinya menilai pelaksanaan Pilkada secara serentak tak menghemat anggaran. Pasalnya, dana yang dikeluarkan untuk membiayai Pilkada serentak tahun ini cukup besar.

"Untuk Pilkada serentak tahun ini saja butuh biaya Rp 7 triliun," ujarnya.