TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik menilai banyak prediksi yang salah menyatakan setelah pelaksanaan pemilihan umum akan terjadi konflik. Menurutnya, prediksi tersebut tidak pernah benar.

"Di Indonesia pasca-reformasi selalu diprediksi akan ribut, nyatanya tidak," kata Husni dalam diskusi bertajuk 'Menghitung Problematika Pilkada Serentak' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (30/5/2015).

KPU, kata Husni senantiasa berupaya untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara jujur dan adil.

Hal itu menurutnya dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan konflik yang akan terjadi misalnya akibat kesalahan penghitungan, kekurangan surat suara dan lainnya.

"Kami akan memastikan penyelenggara pemilu bisa benar-benar menjalankan tugasnya. Penyelenggara pemilu adalah wasit yang mengawasi proses pemilihan umum," tuturnya.

Sebelumnya di tempat yang sama, pengajar FISIP Universitas Hasanudin, Adi Suryadi Culla mengkhawatirkan pelaksanaan Pilkada secara serentak tidak berjalan sesuai rencana.

Kekhawatiran itu muncul melihat pengalaman sebelumnya bahwa Pilkada berpotensi terjadinya konflik.

"Ada kantung-kantung daerah yang berpotensi terjadinya konflik. Untuk itu KPU perlu lakukan pemetaan daerah yang berpotensi terjadinya konflik," kata Adi.

Adi mencontohkan, di provinsi Sulawesi Selatan tepatnya di Palopo pernah terjadi konflik dampak penyelenggaraan Pilkada. Menurutnya, jangan sampai dalam pelaksanaan pilkada serentak hal tersebut terulang.

"Di Palopo pernah sampai bakar-bakaran, itu mengkhawatirkan. Nggak bisa dibayangkan di 11 daerah Sulawesi Selatan terjadi konflik, itu bahaya betul," ujarnya.