TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan siapa Panglima Tentara Nasional Indoesia (TNI) pengganti Jenderal Moeldoko yang sebentar lagi memasuki masa pensiun.

Fadli Zon mengatakan Presiden Jokowi tidak perlu mengikuti tradisi yang digunakan pemerintah sebelumnya dalam menentukan Panglima TNI selanjutnya. Sebab, rotasi matra tidak ditentukan di dalam Undang-Undang.

"Secara Undang-Undang kan enggak ada. Itu kan tradisi yang dibangun pada era Pak SBY. Presiden sekarang bisa buat suatu tradisi baru juga. Apakah langsung ditunjuk sesuai kebutuhan, atau memang melakukan pergiliran lagi dari matra," ujar Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/6/2015).

Fadli menilai siapa yang akan menjadi Panglima TNI selanjutnya harus fokus pada kemaritiman. Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini, sisi maritim masih rentan dari intervensi asing.

"Kalau kemaritiman itu harus kuat dan perlu. Karena laut kita ini paling rentan pengamanannya untuk diintervensi dari luar," kata Fadli.

Namun Fadli tidak mengatakan Panglima TNI selanjutnya harus dari matra Angkatan Laut. Ia kembali menegaskan itu semua tergantung pilihan Presiden Joko Widodo.