TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Belum terlihat dan terbuktinya kinerja pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo selama 7 bulan ini dinilai oleh mahasiswa disebabkan oleh jauhnya nilai-nilai Pancasila pada kebijakan pemerintah.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasi nilai nilai Pancasila melalui kebijakan yang dihasilkan. Dengan situasi nasional saat ini, rakyat Indonesia masih belum merasakan pengejawantahan nilai Pancasila, sehingga apa yg menjadi kebijakan Jokowi-JK masih jauh dari nilai Pancasilais." ujar Presiden Dewan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Dedi Eka Setiawan kepada Tribunnews.com di Museum Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (01/06/2015).

Salah satu kebijakan pemerintah Jokowi yang dinilai jauh dari nilai-nilai Pancasila adalah penentuan harga bahan bakar minyak (BBM) ke pasar. Hal ini dapat mengarahkan pada kapitalisasi sumber daya alam.

"Stabilitas ekonomi mikro, fluktuatifnya harga BBM diserahkan ke kondisi pasar." ujarnya.

Dedi menyebut pengelolaan sumber daya alam oleh negara belum dirasakan rakyat sepenuhnya.

Dirinya menunjukan bukti akibat kebijakan menyebabkan angka kemiskinan masih tinggi.

"Jokowi-JK yang terpilih secara demokratis dituntut hadirkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Kebijakan disegala bidang sangat dituntut untuk rakyat mampu merasakan hadirnya negara." ujar Dedi.