TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PPP kubu M. Romahurmuziy (Romi) angkat bicara mengenai rencana kubu Djan Faridz menitipkan kader berlambang Ka'bah itu kepada Gerindra untuk mengikuti Pilkada serentak.

Juru Bicara PPP versi Muktamar Surabaya Arsul Sani mengingatkan partai politik didirikan untuk mengikuti proses demokrasi secara langsung.

Proses itu yakni pilkada dengan kader yang diusung atau koalisi dengan partai lain.

"Kalau titip jangan jadi parpol, jadi Ormas (organisasi kemasyarakatan). Konsep menitipkan kader di partai lain gampang diucapkan tapi belum tentu gampang dilaksanakan," kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/6/2015).

Ia menyebut setiap parpol memiliki kader dan pendukung. Sehingga terdapat proses seleksi calon kepala daerah di internal partai politik.

"Bagaimana kemudian partai itu bisa akomodir kader dari luar. Kalau dipaksakan dari atas, apa struktur itu mau bekerja usung calon partai lain," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi muktamar Jakarta sudah menyiapkan sekenario untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra, pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Skenario tersebut digunakan, bila ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU) menolak untuk menerima kader-kader yang diajukan partai berlambang Ka'bah versi muktamar Jakarta itu.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP), PPP, versi muktamar Jakarta, Djan Faridz, kepada wartawan di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/6/2015), mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Keduanya sudah bersepakat untuk menjalin kerjasama dalam Pilkada.

"Melalui Partai Gerindra, kader-kader potensial kita ajukan sebagai bupati, Wali Kota dan Gubernur," katanya.‎