TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan instansi pemerintahan di Indonesia kerap menjadi sasaran para pelaku kejahatan melalui dunia siber.

Utamanya mengenai rahasia negara.

Bahkan belum lama ini, ungkap mantan KSAL itu, ada instansi pemerintah yang sampai blank karena disusupi para pelaku tersebut.

"Salah satunya, kemarin ada instansi di ring satu blank data-datanya. Hilang, inikan bahaya rahasia negara bisa diambil. Apa lagi yang tidak sadar kita masuk ke internet, android. Ini dari USB juga sekarang bisa digunakan untuk menyerang," ujarnya ditanyai wartawan usai membuka Symposium Nasional Cyber Security di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2015)

Meski begitu, Tedjo masih belum mau membeberkan ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh aksi yang biasa dilakukan oleh peretas (hacker) tersebut.

Karena itu, Tedjo menilai Badan Cyber Nasional angat mendesak untuk dibentuk. Pasalnya kemampuan cyber yang khususnya berkaitan dengan kemanan akan menjadi tolak ukur Indonesia untuk menangkis serangan dari luar.

Menurut Tedjo, saat ini instansi pertahanan, perbankan, perhubungan udara laut dan darat memang sudah punya sistem kemanan sendiri-sendiri, tapi masih belum terkoordinasi dengan baik secara nasional.

"Ini yang perlu dikoordinasikan dan dibina secara nasional agar satu komando menjaga ketahanan negara khususnya serangan cyber," kata Tedjo‎.