TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II ‎DPR Lukman Edy mengingatkan pilkada serentak tahun ini rawan gagal dan ditunda tahun depan. Jika, persoalan anggaran pilkada belum selesai hingga waktu dimulainya tahapan pilkada.

"Mendesak bagi pemerintah untuk menyelesaikan kembali hambatan pelaksanaan pilkada serentak terutama hambatan teknis tentang penganggaran untuk pelaksanaan pilkada oleh KPUD, pengawasan oleh Bawaslu dan pengamanan oleh Polri," kata Lukman melalui pesan singkat, Jumat (5/6/2015).

Lukman mengatakan‎ pemerintah harus melakukan koordinasi secara komprehensif dengan seluruh jajaran yang berkepentingan. Komisi II DPR RI, kata Lukman, sudah mendorong pemerintah agar pencairan dana Pilkada tidak menemui hambatan.

"Tetapi hari ini ternyata soal teknis belum selesai dengan kementerian keuangan, yakni KPN didaerah belum mendapat perintah dari kementerian keuangan untuk pencairan. Kenapa pemerintah bisa tidak koordinasi seperti ini ? Masih ada waktu 1 minggu kedepan menjelang tahapan pilkada serentak dimulai," katanya.

Lukman meminta‎ pemerintah harus menyelesaikannya persoalan tersebut.

"Masing masing pemangku kepentingan berjalan sendiri sendiri. Kami mendesak pemerintah serius mengelolanya, karena keberhasilan pilkada serentak menyangkut kredibilitas pemerintahan Jokowi JK," ujar Politisi PKB itu.