TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usai diperiksa penyidik Bareskrim Polri, Senin (8/6/2015) malam, mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyebut Jusuf Kalla (JK) selaku Wakil Presiden pada 2008 pernah memimpin rapat penyelamatan PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) yang sakit terkait penjualan kondensat negara dari SKK Migas (sebelumnya; BP Migas) Kementeran ESDM.

Saat itu, JK mengeluarkan kebijakan agar pihak PT TPPI menjual hasil olahan kondensat tersebut kepada PT Pertamina.

Menurut Direktur II Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dit Tipideksus) Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Victor E Simanjuntak, penyidikan kasus korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penjualan kondensat dari SKK Migas ke PT TPPI pada 2009-2011 adalah tidak terkait dengan kebijakan yang pernah diambil oleh JK.

"Saya pikir tidak ada kaitannya dengan Wapres, karena wapres (hanya) mengambil kebijakan. Tapi, kebijakan itu tidak dilaksanakan oleh PT TPPI," kata Victor di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Menurut Victor, dari keterangan saksi dan barang bukti sementara, saat itu JK mengambil kebijakan agar PT TPPI diberikan kondensat dari SKK Migas untuk diolah menjadi bahan bakar ron88, solar dan kerosin untuk selanjutnya dijual ke PT Pertamina.

Namun, selanjutnya justru PT TPPI tidak melaksanakan kebijakan tersebut dan tidak menyetorkan hasil penjualan ke negara.

"Tapi, nyatanya PT TPPI tidak ada penjualan ke PT Pertamina. Malah dijual ke luar, seperti ke PT Vitol (perusahaan migas di Singapura,-red)," ujarnya.