Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Politikus PDIP Andreas Susatyo belum melihat adanya konsolidasi birokrasi pada pemerintahan Joko Widodo. Ia mengingatkan bila pemerintahan tidak berhati-hati maka dana pembangunan hanya untuk birokrasi.

"Menteri-menteri harus bisa menerjemahkan visi-misi presiden. Jadi enggak cukup blusukan, tim-nya harus solid dan bisa memilih orang yang tepat," kata Andreas dalam diskusi "Siapa Hambat Program Pembangunan Jokowi" di Cikini, Jakarta, Minggu (14/6/2015)

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan Presiden Jokowi telah memberikan resep revolusi mental untuk dijalankan bawahanya. Menurutnya, konsolidasi birokrasi menjadi penting untuk menjalankan program yang telah direncanakan para menteri. Termasuk membangun komunikasi dengan parlemen dan pejabat dibawahnya seperti dirjen dan pejabat eselon I yang mengerti betul soal kementerian.

"Saya kira revolusi mental Jokowi harus diterapkan untuk menterinya Jokowi, bangun jiwabnya dulu seperti etos kerja dan mental baru badannya. Ini harus segera dievaluasi,"kata Andreas

Menurut Andreas bila para menteri memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat maka anggaran di kementerian dapat segera cai‎r sehingga program dapat dijalankan.
‎‎
"Ini kebanyakan menteri jarang mau komunikasi dengan parlemen. Jangan cuma tunggu RDP (Rapat Dengar Pendapat) saja. Komunikasi bisa informal,"imbuhnya.

"Sebetulnya menteri harus bisa membaca, proaktif langsung lakukan aksi. Selesaikan masalah utama jangan cuma blusukan. Menteri harus komunikasi dengan dewan," tambahnya.

Ia mencotohkan Presiden Jokowi selalu meminta publik bertanya kepada menteri terkait persoalan yang ada. Sehingga menteri harus proaktif menyelesaikan persoalan serta melakukan koordinasi dengan bawahannya. "Ini team work belum terbangun. Kalau presiden ambil alih semua. Fungsi menteri malah enggak jalan," tuturnya.