TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menginginkan adanya perempuan duduk menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu lantaran perempuan juga tidak dapat dipisahkan dari pemberantasan korupsi.

"Kita dorong, karena kita menganggap perempuan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan ini. Perempuan memiliki peran penting untuk pengawasan, disamping tentunya selama ini banyak menjadi korban korupsi juga," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Yuntho, di kantornya, Jalan Kalibata Timur IV D nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (21/6/2015).

Besar kemungkinannya perempuan duduk sebagai pimpinan KPK. Mengingat sampai saat ini, sudah 11 perempuan mendaftar menjadi pimpinan KPK. Jumlah tersebut menurut Emerson, akan terus bertambah hingga penututpan pendaftaran Rabu (24/6/2015) mendatang.

"Ini yang kita dorong saat diskusi dengan Pansel KPK, sampai saat ini baru 11, dan saya yakin akan bertambah, jadi besar kemungkinan Latar belakang perempuan mengisi posisi pimpinan KPK," katanya.

Berdasarkan data terakhir Pansel KPK Sabtu (20/6) kemarin, 182 orang telah mendaftar sebagai pimpinan KPK dan 11 diantaranya perempuan. Dari data tersebut latar belakang profesi yang paling banyak berasal dari advokat kemudian disusul dari PNS atau pensiunan, pegawai swasta, dan akademisi.