TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Mahasiswa Rawamangun (ALARM) kembali menggelar aksi unjuk rasa di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2015).

Mereka mendesak DPR segera membatalkan pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN), karena sejumlah alasan yang signifikan.

Alasan pertama, kata Ketua Presedium ALARM, Fajar Ardy Hidayatullah, Sutiyoso yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta adalah ketua umum partai politik (parpol) saat ini.

Dikhawatirkan kebijakannya akan bersifat politis, bukan kepentingan negara nantinya. Seharusnya, jabatan urgen KaBIN dijabat oleh pihak internal yang lebih kompeten.

"DPR harus batalkan pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN. Karena dia berasal dari ketua umum partai, sehingga Netralitasnya dalam pengambilan keputusan masih dipertanyakan," kata Fajar di depan massa aksi.

Alasan kedua, menurut Fajar, Sutiyoso masih memiliki masa lalu yang buruk. Apalagi menyangkut dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia pada peristiwa 1996.

"DPR pantas menolak Sutiyoso sebagai Kepala BIN karena Sutiyoso masih memiliki catatan dugaan keterlibatan pelanggaran HAM pada peristiwa KUDATULI 1996," tegas Fajar.

Fajar meminta agar anggota Dewan lebih obyektif dalam melakukan fit and propertais terhadap calon KaBIN. Karena, jabatan itu merupakan jabatan yang strategis dalam menetukan nasib masa depan bangsa ini.

Fajar juga menilai, penunjukkan Sutiyoso sebagai bagian dari bagi-bagi jabatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Padahal sebelum Pilpres Jokowi pernah berjanji tidak akan melakukan hal itu.

"Penunjukan Bapak LetJend TNI Purn Sutiyoso sebagai calon tunggal Kepala BIN merupakan salah satu bentuk bagi-bagi kekuasaan oleh Presiden kepada pimpinan Partai koalisi. Padahal sebelum Pilpres Pak Jokowi berjanji tidak akan melakukan bagi-bagi jabatan," ungkitnya.

Untuk diketahui, dalam aksinya, para mahasiswa juga menenteng pocong-pocongan dan menebarkan kembang tujuh rupa sebagai simbol matinya rasa nasionalis‎. ‎