TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Setelah sempat disorot akibat dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara RI kembali menyita perhatian publik dengan mendorong lima perwira tinggi Polri, plus satu purnawirawan perwira tinggi, untuk mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2015-2019.

Mungkin tidak ada yang salah dalam keputusan Polri mendorong kader-kader terbaiknya untuk "hijrah" ke KPK dan membantu perbaikan lembaga antirasuah itu. Namun, harus dicatat, pengumuman keenam nama tersebut dilakukan dalam waktu berbeda oleh dua petinggi Polri.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti terlebih dahulu mengumumkan tiga nama pertama. Mereka ialah Inspektur Jenderal (Irjen) Yotje Mende, Irjen Syahrul Mamma, dan Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Berselang dua pekan, giliran Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Budi Gunawan mengumumkan bahwa Polri juga mencalonkan Irjen Tubagus Anis Angkawijaya, Irjen V Sam Budiono, dan Brigadir Jenderal (Pol) Basaria Panjaitan. Pengumuman itu sekaligus menjadi penampilan perdana Budi sebagai Wakapolri untuk memberikan keterangan secara langsung di hadapan media.

Pengamat kepolisian Universitas Indonesia, Bambang Widodo Umar, menilai, pengumuman oleh Badrodin dan Budi itu mengindikasikan adanya kepentingan kedua petinggi Polri untuk menunjukkan pengaruh masing-masing.

"Kalau nama dicalonkan berbeda, bisa jadi demikian (adanya upaya penunjukan pengaruh). Seharusnya, Polri satu suara, yaitu dari Kapolri," kata Bambang, Rabu (24/6/2015), di Jakarta.

Hak perorangan

Badrodin selalu menegaskan bahwa pendaftaran adalah hak perorangan perwira tinggi Polri. Ia pun menyerahkan pemilihan calon dari Polri kepada Panitia Seleksi (Pansel) KPK.

Budi menuturkan, pihaknya tidak menunjuk langsung. Namun, perwira tinggi yang berminat mengajukan permohonan, lalu pimpinan Polri menilai sosok yang tepat untuk menjadi pimpinan KPK.

Berbagai kriteria ditetapkan, di antaranya kematangan pribadi, kompeten, dan dapat membangun sinergi antarlembaga. "Kami serahkan kepada Pansel. Mudah-mudahan ada yang mewakili Polri," kata Budi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional Adrianus Meliala berpendapat, publik tak seharusnya mempermasalahkan siapa yang mengumumkan keenam nama itu. Tak ada permasalahan terkait soliditas Polri meskipun diumumkan secara berbeda oleh dua pucuk pimpinan Polri.

Bahkan, menurut informasi yang dihimpun Kompas, keenam nama itu memang didekati Budi untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK. Selanjutnya, Badrodin bertugas memberikan persetujuan kepada sejumlah nama tersebut.

"Pak Budi sebagai Wakapolri bertanggung jawab untuk menilai kualitas SDM (sumber daya manusia) Polri. Karena itu, ia melakukan pendekatan kepada para calon itu," kata Adrianus.

Meski demikian, terkait hal itu tetap muncul asumsi, adakah matahari kembar di tubuh Polri? Anggapan itu ditepis oleh Badrodin. "Saya Kapolri, saya yang bertanggung jawab, dan saya pegang komando," ujarnya. (Muhammad Ikhsan Mahar)

* Artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juni 2015, di halaman 3 dengan judul "Adakah Matahari Kembar di Polri?".