Pramono Anung: Jokowi Bakal Tolak Program Pembangunan Dapil

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meyakini penolakan Presiden terhadap program pembangunan daerah pemilihan. Dengan demikian, diyakini program pembangunan dapil takkan dibahas, apalagi dianggarkan dalam RAPBN 2016.

"Dalam banyak kesempatan, Presiden menegaskan adanya pembagian kerja antara eksekutif dan legislatif. Saya jadi yakin Presiden Jokowi takkan menyetujui program pembangunan dapil," kata politisi senior PDI-P, Pramono Anung, Kamis (25/6), di Gedung DPR, Jakarta.

Pramono menegaskan, atas dasar itu, PDI-P takkan melobi Presiden lagi. "PDI-P sifatnya hanya akan bertemu untuk dengan resmi melaporkan penolakan kami," ujarnya.

Kata Pramono, kini anggota DPR pun telah memiliki hak budget untuk mengkritisi dan mengarahkan alokasi anggaran. Dengan demikian, hak tersebut yang harusnya dimaksimalkan penggunaannya.

Ahli infrastruktur dan transportasi dari Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan, program pembangunan dapil takkan menuntaskan persoalan infrastruktur. "Malah kasihan pejabat yang melakukan lelang, kena masalah," ujarnya.

Menurut Djoko, proyek yang paling banyak dikorupsi adakah proyek pembangunan jalan. "Sebenarnya belum ada data pasti soal itu. Namun, kita lihat saja berapa banyak kepala dinas pekerjaan umum yang masuk bui," katanya.

Berdasarkan peraturan DPR, program pembangunan dapil antara lain adalah penyediaan air bersih, pembangunan sanitasi, tempat ibadah, kantor desa, sarana olahraga, perbaikan jalan, rehabilitasi makam, tersiar, dan alat tangkap perikanan.

Ditambahkan Pramono, program pembangunan dapil hanya akan memperluas kesenjangan antara daerah Jawa dan luar Jawa. "Wakil rakyat itu lebih banyak ada di Jawa, jadi dana akan lebih banyak mengalir bagi Jawa. Padahal, kita mempersoalkan pemerataan selama ini," tuturnya.

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan program pembangunan dapil. Terutama terkait ketidaksepahaman pendapat antara pemerintah dan DPR. (Laksono Hari Wiwoho)