TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah hangatnya isu reshuffle menteri, Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu justru melakukan jajak pendapat untuk melihat kinerja dan tindakan korporasi yang dilakukan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

Jajak pendapat yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mulai 1 Juni hingga 10 Juni 2015.

Tujuan utamanya untuk memberikan masukan pada Presiden Joko Widodo untuk membandingkan laporan kinerja menteri BUMN yang baru saja disampaikan kepada presiden.

Ketua Litbang FSP BUMN Bersatu, Supriyono memaparkan sebagian besar responden menilai bahwa Rini Soemarno tidak memiliki kompetensi sebagai Menteri BUMN.

"Survei didapati bahwa 78,3 persen dari 937 responden mengatakan Rini Soemarno dinilai tidak memiliki kompentensi sebagai Menteri BUMN ,dan hanya 21,7 persen yang mengatakan Rini memiliki kompentesi sebagai menteri BUMN," kata Supriyono di Jakarta, Jumat (26/6/2015).

Supriyono menjelaskan, kompetensi yang dimiliki Rini dalam jajak pendapat ini tercermin dari lemahnya komunikasi politik yang dilakukan terhadap DPR serta partai pendukung yang memenangkan Jokowi-JK.

Sebab, menjadi seorang menteri di dalam sistem parlementer seperti yang terjadi di Indonesia saat ini dinilai tidak cukup hanya memiliki kemampuan manajemen teknis saja.

"Seorang menteri harus juga mampu meyakinkan DPR. Alasannya, kemampuan lobi digunakan agar program dan kebijakannya disetujui di parlemen," ungkapnya

Jajak pendapat ini dilakukan dengan metode pengisian kuisioner secara tertutup kepada 937 pekerja yang bekerja di lingkungan BUMN dengan populasi sebesar 774.000 karyawan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan mengunakan margin error +/- 3,2 persen