TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Ikrar Nusa Bakti mengkritik langkah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengungkapkan adanya menteri yang menjelek-jelekkan Presiden Joko Widodo.

Pengamat politik itu mengatakan, pernyataan tersebut ditengarai untuk menyingkirkan menteri tertentu dari Kabinet Kerja.

"PDI-P sebenarnya sah-sah saja minta tambahan jatah menteri. Tapi bukan dengan cara-cara yang menimbulkan pertanyaan besar seperti ini," kata Ikrar kepada Kompas.com, Senin (29/6/2015).

Menurut Ikrar, permasalahan semakin runcing dengan adanya pernyataan politisi lain dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, yang menyebut menteri dimaksud adalah perempuan dan berada di bawah Menteri Koordinator bidang Perekonomian.

"Masinton memang tidak menyebut nama. Tapi sudah jelas satu-satunya menteri (perempuan) bidang ekonomi adalah Rini Soemarno (Menteri BUMN). Sampai-sampai Rini membantah tuduhan tersebut," ucap Ikrar.

Ia mengatakan, jika PDI-P tidak puas dengan kinerja menteri tertentu, maka partai berlambang banteng itu bisa menyampaikannya langsung secara tertutup kepada Jokowi. Begitu pula jika PDI-P ingin meminta tambahan jatah menteri.

"Tapi Anda ingat Presiden tidak seratus persen diusung PDI-P, ada 'saham' yang lain, termasuk yang non-partai," ucapnya.(Ihsanuddin)