TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah PDI Perjuangan untuk melaksanakan sekolah partai terhadap para calon kepala daerah yang maju pada pilkada serentak mendapatkan apresiasi. Bahkan didorong agar hal senada dilaksanakan secara kontinyu, bukan hanya terhadap calon kepala daerah, tapi terhadap calon legislatif yang diusung partai itu.

Menurut Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, selama ini belum ada parpol yang secara khusus melaksanakan upaya mendidik kadernya, khususnya terkait penanaman ideologi.

"Saya kira bagus ada upaya dari parpol menanamkan ideologi partai atau garis-garis perjuangan partai. Sebab idealnya, ketika para calon ini diusung partai, misalnya PDI-P, maka memang harus harus dibekali ideologi partainya," tegas Lucius, Selasa (30/6/2015).

Justru menurut dia, prosesnya tak boleh dilakukan dengan instan, namun harus bertahap dan berjenjang. Karena kaderisasi dan pendidikan politik harus benar-benar dilaksanakan secara holistik.

Lebih jauh, Lucius mengatakan bahwa model pendidikan demikian akan sangat baik dalam memastikan kader parpol memang benar-benar terdidik. Sehingga akan sangat tepat bila program demikian juga dilaksanakan untuk pada calon legislatif yang diusung PDI-P nantinya.

"Siapapun calon pemimpin dan wakil rakyat, tak boleh dibiarkan maju oleh parpol dengan hampa tanpa diisi ideologi," tandasnya.

Dia juga menilai sekolah partai PDI-P akan sangat berguna, baik bagi calonnya sendiri maupun bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Dari sisi sang calon, pengetahuan publik bahwa yang bersangkutan telah dididik dengan baik akan meningkatkan nilainya di mata masyarakat.

"Di sisi Pemerintah, kalau yang dilakukan PDI-P di sekolah partai sudah benar, mengisi para calon dengan ideologi partai, tentu akan membantu Pemerintahan. Sebab Jokowi juga dulu maju dari ideologi yang sama. Artinya Pusat dan Daerah akan lebih sejalan," kata Lucius.

Diketahui, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah membuka sekolah partai PDI-P. Sekolah partai itu dilaksanakan untuk angkatan pertama yang diikuti 137 calon kepala daerah. Mereka berasal dari 25 provinsi dan 99 kabupaten/kota yang akan maju dalam pilkada serentak akan digelar pada Desember 2015 mendatang.

Berbagai materi dibahas di ajang pendidikan itu, termasuk aspek-aspek pencegahan korupsi. Atas hal itu, Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan memberikan apresiasi terhadap sekolah kepala daerah PDI-P. ICW berharap sekolah kepala daerah yang dilakukan oleh PDI-P dapat menjadi contoh partai lain.