Laporan wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Hakim Agung Sunarto yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA) mengakui tingkat laporan hakim yang menerima gratifikasi atau suap menurun.

Hal tersebut lantaran adanya PP Tahun 94 Tahun 2012 soal kesejahteraan Hakim. Namun, dirinya tidak menafikan bahwa masih ada hakim yang menerima suap.

"Laporan soal suap sudah berkurang, tapi tidak menafikan itu tidak ada," kata Sunarto dalam Fit and Proper Test di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (30/6/2015).

Sunarto juga menambahkan, laporan soal hakim yang selingkuh lebih banyak ketimbang hakim yang menerima suap.

Menurutnya, banyak hakim yang melakukan perselingkuhan. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan statistik yang diterima pihaknya sebagai badan pengawasan.

"Sekarang ada pengaduan soal perselingkuhan yang terjadi karena penghasilan naik dan kebutuhan-kebutuhan juga naik. Itu mungkin, saya belum bisa menganalisis, tapi yang pasti dari tahun ke tahun banyak dan terus meningkat dari statsitik pengaduan masalah perselingkuhan ini," kata Sunarto.

Diketahui, Sunarto dan lima calon lainnya menjalani fit and proper tes sebagai calon hakim agung di Komisi III DPR, setelah lolos tahap di Komisi Yudisial.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman mengatakan hasil dari uji kelayakan tersebut akan dibacakan 2 Juli 2015.

"Nanti 2 Juli keputusannya, kita hanya sampai menyetujui atau tidak menyetujui," kata Benny.