TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembahasan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana aspirasi mendapatkan reaksi berbeda dari sejumlah fraksi di DPR. Pembahasan tersebut masuk dalam agenda kedua rapat paripurna DPR RI pada hari ini, Rabu (1/7/2015).

Pimpinan rapat, Taufik Kurniawan, mempersilahkan setiap fraksi menyampaikan pendapatnya mengenai UP2DP. Namun, Fraksi PDIP yang mendapat giliran pertama tidak menyampaikan pandangan apapun dan absen dalam rapat paripurna tersebut.

Kemudian terjadi aksi walk out rapat paripurna yang dilakukan Fraksi NasDem. Alasannya, berpotensi melanggar konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

‎"Tidak mengindahkan azas pemerataan, prinsip desentralisasi sebagaimana UU," kata Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny ‎G Plate.

Johnny menyatakan pihaknya tidak mengikuti acara kedua rapat paripurna dengan meninggalkan ruang rapat. NasDem, katanya, tidak bertanggungjawab atas potensi kerugian negara.

"Tidak memperhatikan postur dan kondisi keuangan dan kondisi ekonomi. Bye-bye, bertanggungjawablah dalam menggunakan uang negara," kata Anggota Komisi XI DPR itu seraya meninggalkan ruang rapat.

Fraksi Hanura juga secara tegas menolak pembahasan UP2DP. "Fraksi Hanura tidak ingin mengambil program yang bukan menjadi tugas DPR. Kami takut terjadi tumpang tindih dengan pemerintah," kata anggota Fraksi Hanura Arief Suditomo

Sementara itu, Fraksi Demokrat bersikap abu-abu. Anggota Fraksi Demokrat Herman Khaeron menyatakan, pihaknya saat ini belum dapat mengusulkan program apapun di dalam pembahasan UP2DP. Namun, Demokrat menyatakan akan menolak pembahasan tersebut apabila kelima syarat yang mereka ajukan sebelumnya tidak dipenuhi.

Sedangkan fraksi-fraksi lainnya menyatakan dukungannya terhadap UP2DP. Mereka telah mengusulkan sejumlah program sesuai aspirasi yang diterima oleh anggota fraksi dari daerah pemilihan masing-masing. Program tersebut lalu diserahkan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro.