TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), sebagai organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia terancam terpecah belah. Ada sejumlah pihak yang secara bersama berusaha merongrong kepengurusan sah hasil Kongres KNPI XIV yang dilaksanakan di Papua pada Februari 2015 lalu.

Ketua OKK DPP KNPI Muhammad Risman Pasigai secara tegas menyebutkan bahwa kepengurusan di luar hasil Kongres XIV adalah ilegal. Risman mentenggarai ada pihak yang berusaha mendukung kepengurusan di luar Kongres Papua yang bisa membuat kondisi organisasi ini kurang kondusif.

“Kita secara tegas bahwa mereka (di luar kepengurusan sah) ilegal,” kata Risman di Jakarta, Sabtu (4/7/2015).

Dia minta semua pihak, terutama pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menunjukkan keberpihakan kepada kepengrusan yang sah dan jangan sampai mempunyai keinginan atau melakukan politik pecah-belah.

“Menpora jangan main dua kaki. Jangan sampai ini adalah desain sama dengan PSSI,” tambah Risman menyampaikan kekhawatirannya.

Risman juga menyayangkan manuver Ketua DPR Setya Novanto yang terlihat mendukung Kongres Luar Biasa (KLB) oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Bahkan disebut-sebut Setyo berkonspirasi dengan ikut membiayai rencana KLB. Risman sejumlah pihak luar juga telah bekerjasama dengan mantan pengurus KNPI seperti mantan ketua KNPI Sahril Topan yang juga terlibat aktif memecah KNPI.

“Topan mantan ketum KNPI yang berkongres di Papua telah mencederai kerjanya sendiri,” pungkas Risman.

Kini masa depan KNPI ditentukan oleh idealisme pada anggotanya. Termasuk usaha mereka membendung niat buruk pihak luar.