TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pindad, Silmy Karim, mendukung kesejahteraan prajurit TNI. Silmy menyindir jangan sampai prajurit TNI yang harusnya siaga justru jadi prajurit niaga.

Kata Silmy membangun kekuatan pertahanan yang profesional, harus berbanding lurus dengan kesejahteraan prajurit.

"Kesejahteraan terjamin. Jangan prajurit niaga bukan siaga. Ini beda-beda tipis," ujar Silmy dalam diskusi bertajuk 'Hercules dan Ironi Alutsista TNI' di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/7/2015).

Terkait pengambangan alutsista TNI, Silmy mengungkapkan pemerintah belum menjamin atau memberikan dukungan penuh kepada PT Pindad.

Silmy mengungkapkan, negara-negara di luar negeri sangat mendukung pengembangan alulsista buatan dalam negeri.

Di Indonesia, lanjut Silmy, industri pertahanan layaknya semacam broker. PT Pindad memproduksi alutsista, tapi tidak tahu kapan dibeli pemerintah. Silmy juga mengkritisi kebijakan pertahanan yang tidak up to date.

Silmy mencontohkan mengenai patroli wilayah atau menggunakan pesawat tempur / kapal perang atau cukup menggunakan pesawat tanpa awak semacam drone.

Kata Silmy, banyak kapal fregat Indonesia dalam patroli ketinggalan saat melakukan pengejaran.

"Apa benar kita perlu kapal patroli? Itu mahal lho. Apakah itu cepat? Di luar negeri kecepatannya 40 knot. Jangan heran yang mau ditangkap itu lebih cepat dari kita," tukas Salim.