TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat konsultasi gabungan terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015.

Rapat gabungan diikuti oleh Pimpinan DPR, Komisi II DPR, Komisi III DPR, Kementerian Dalam Negeri, Polri, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Pantauan Tribunnews.com, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Ketua Bawaslu Muhammad. Fadli Zon menyebutkan rapat pada hari ini merupakan lanjutan dari 25 Juni 2015.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria menyebutkan rapat tersebut untuk memastikan penyelenggaran Pilkada serentak yang akan digelar beberapa bulan lagi.

"Ini yang perlu diperhatikan kesiapannya, karena pilkada serentak untuk pertama kali di indonesia sehingga perlu kesiapan matang. Persiapan yang komprehensif, detail dan luar biasa karena serentak di 269 daerah sehingga perlu persiapan luar biasa," kata Riza sebelum rapat di Ruang Pansus C, Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/7/2015).

Politikus Gerindra itu ingin memastikan pihak-pihak terkait pengamanan, aparat hukum dan Mahkamah Konstitusi. Ia mengingatkan permintaan MK agar masa perselisihan pemilu dari 45 menjadi 60 hari.

"Itu ada permintaan direvisi. Harus ada revisi UU MK dan UU Pilkada. Karena 45 hari itu dijelaskan di UU Pilkada dan MK. Lalu tentang pengamanan, selama ini Polri siap, kita ingin tahu," ujarnya.

Mengenai kekurangan dana pengamanan, Riza mengatakan pihaknya meminta solusi cara pemerintah membantu hal tersebut. Bagaimana APBN membantu APBD untuk dana pengamanan.

"APBN apakah bisa karena Polri tidak ajukan anggarannya di DPR nanti jadi masalah baru karena itu bagaimana siasatinya. Asal jangan siap tapi parameter dan indikator tidak siap," ujarnya.