Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
No Thumbnail
Desktop Version

Suap Pilkada Lebak, KPK Kembali Periksa Amir Hamzah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak

Suap Pilkada Lebak, KPK Kembali Periksa Amir Hamzah
TRIBUN/DANY PERMANA
Calon Bupati Lebak periode 2013-2018 Amir Hamzah usai menimemenuhi panggilan KPK untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kabupaten Lebak di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (26/11/2014). Amir Hamzah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang merupakan pengembangan kasus suap mantan Ketua MK Akil Mochtar. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa tersangka suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak atau suap kepada pegawai negeri, Amir Hamzah.

Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, mengatakan Amir akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka. "Diperiksa sebagai tersangka," ujar Priharsa, Jakarta, Selasa (7/7/2015).

Sekedar informasi, KPK menetapkan mantan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah dan mantan calon Wakil Bupati Lebak, Kasmin, sebagai tersangka dugaan suap penanganan perkara sengketa pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi (MK).

Keduanya diduga melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penetapan keduanya sebagai tersangka merupakan pengembangan penyidikan kasus suap sengketa pilkada yang menjerat Akil Mochtar.

Akil sendiri telah divonis seumur hidup, tanpa pidana denda oleh Pengadilan Tipikor Jakarta dalam perkara berbagai suap pengurusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) kepala daerah di MK.

Adapun Ratu Atut divonis empat tahun, sementara Tubagus Chaeri Wardana dan Susi Tur divonis masing-masing lima tahun pidana kurungan.

Wawan dan Atut didakwa memberikan uang Rp 1 miliar kepada Ketua MK saat itu, Akil Mochtar, melalui pengacara Susi Tur Andayani. Uang itu diberikan untuk memengaruhi Akil dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Lebak yang diajukan pasangan calon bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin.

Ikuti kami di
Add Friend
Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Sanusi
  Loading comments...

Baca Juga

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas