TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejak diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret 2015, terminal regasifikasi arun tidak dapat beroperasi secara optimal.

Akibatnya Pertamina harus menanggung kerugian dalam jumlah besar setiap harinya.

"Minimnya daya serap gas dari terminal regasifikasi di Arun menjadikan infrastruktur ini tidak optimal. Jika situasi ini dibiarkan terus, kerugian Pertamina akan semakin besar," ungkap Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaen, Rabu (8/7/2015).

Ferdinand menilai, Pertamina terlihat tidak melakukan perhitungan yang matang dalam membangun infrastruktur gas senilai US$ 130 juta atau lebih dari Rp 1,6 triliun itu.
Akibat pasar yang kecil, daya serap LNG yang akan diregasifikasi menjadi terbatas.

Rendahnya pengguna gas hasil regasifikasi Arun membuat investasi Pertamina dalam pembangunan pipa dari Arun-Belawan (Sumatera Utara) juga tidak optimal.

Pipa sepanjang 340 km dengan kapasitas angkut gas hingga 400 juta kaki kubik per hari dengan nilai investasi US$ 570 juta atau sekitar Rp 7,4 triliun triliun itu hanya mengalirkan gas kurang dari 10% dari kapasitas maksimalnya.

“Uang yang dipakai untuk membangun semua infrastruktur itu kan uang negara, maka kerugian negara seperti ini tidak boleh dibiarkan,” kata Ferdinand Hutahaen.

Ferdinand juga meminta penegak hukum untuk melihat kembali hasil audit terhadap proyek pipanisasi Arun-Belawan.
Pasalnya selain nilai investasinya sangat besar, nilai proyek pipa gas ini juga membengkak dibandingkan rencana awalnya yang hanya US$ 350 juta.

"KPK atau Mabes Polri perlu untuk melakukan investigasi terhadap proyek jumbo ini. Jangan sampai uang negara triliunan rupiah yang sudah diinvestasikan Pertamina itu malah menimbulkan kerugian untuk negara," katanya.