Tribun

Pilkada Serentak

Azikin Solthan: Hormati Putusan MK

MK menghapus pasal 7 huruf r UU Pilkada tentang politik dinasti, juga mengubah pasal 7 huruf s tentang syarat pencalonan.

Editor: Hasanudin Aco
Azikin Solthan: Hormati Putusan MK
Twitter
Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menghapus pasal larangan dinasti dalam UU Pilkada. Itu artinya keluarga petahana dibolehkan maju di Pilkada.

Terkait hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Azikin Solthan mengatakan keputusan MK merupakan final dan mengikat. Sehingga siapa pun harus mematuhi aturan yang diputuskan MK.

"Kita harus hormati keputusan MK. Adapun putusannya soal menghapus pasal dinasti dalam UU Pilkada tentu akan banyak mengubah peta politik di Indonesia jelang Pilkada serentak Desember nanti," kata Azikin di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Menurut Azikin, Komisi II DPR RI bersama pemerintah dalam merampungkan UU Pilkada yang menjadi rujukan KPU hingga saat ini dibuat melalui tahap demi tahap dan proses yang panjang.

"Oleh sebab itu, putusan MK ini menjadi kajian bagi kami bersama pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap UU Pilkada ini, karena pembentukannya melalui tahapan-tahapan panjang termasuk uji publik dan kajian akademik," ujar politisi Gerindra ini.

MK selain menghapus pasal 7 huruf r UU Pilkada tentang politik dinasti, juga mengubah pasal 7 huruf s tentang syarat pencalonan. Dimana anggota DPR RI, DPD, DPRD, PNS, TNI dan pejabat BUMN yang ingin maju harus mengundurkan diri begitu ditetapkan sebagai calon di KPU.

"Inilah juga yang saya pikir bisa menjadi pintu masuk kami untuk merevisi kembali UU Pilkada ini dan DPR kembali harus mengkaji putusan MK ini," jelasnya.

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas