TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay meminta pemerintah tidak memberikan pernyataan yang simpang siur terkait tragedi Tolikara.

Pasalnya, pernyataan yang simpang siur bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian informasi.

Ia melihat secara jelas dalam penjelasan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait adanya perda yang melarang rumah ibadah Islam memakai pengeras suara di Tolikara.

"Kemarin wapres mengklarifikasi pernyataannya terkait penyebab kerusuhan. Awalnya, wapres menduga bahwa kerusuhan terjadi karena pengeras suara. Setelah banyak yang mengecam, wapres lalu meluruskan pernyataannya dengan mengatakan bahwa di sana memang ada perda yang melarang pemakaian pengeras suara," kata Saleh melalui pesan singkat, Senin‎ (20/7/2015).

Namun pernyataan wapres tersebut kemudian dibantah oleh menag. Menurut menteri agama, kata Saleh, tidak benar bahwa di sana ada perda seperti itu. Walaupun menag sendiri mengakui adanya wacana ke arah pembuatan perda tersebut.

Pernyataan berbeda tersebut, kata Politikus PAN itu, dinilai menunjukkan tidak adanya informasi valid yang diterima pemerintah pusat.

Fakta ini dikhawatirkan akan berpengaruh dalam proses penanganan dan pengusutan kasus tersebut. Bisa jadi, dengan perbedaan informasi ini membuat masyarakat kesulitan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di sana.

"Sebagai pembantu presiden dan wapres, menag semestinya secara pro aktif memberikan informasi yang benar kepada atasannya. Jangan sampai, informasi pihak lain yang tidak otoritatif dijadikan rujukan. Tidak sepantasnya, wapres salah dalam memberikan pernyataan," katanya.