TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Margarito Kamis mengatakan pemerintahan Jokowi-JK bukan hanya tidak berpihak pada rakyat dan melanggar konstitusi dengan menyerahkan harga BBM dalam negeri kepada mekanisme pasar tapi juga inkonsisten dengan keputusannya dengan tidak menurunkan harga BBM disaat harga BBM dunia mengalami penurunan yang drastis saat ini.

“Ketika pemerintahan Jokowi-JK mencabut subsidi BBM dan menyerahkan harga BBM dalam negeri pada mekanisme pasar, itu sudah pelanggaran konstitusi dan jelas tidak berpihak pada rakyat. Kini setelah harga dunia turun, pemerintahan ini tidak juga menurunkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Ini inkoNsisten namanya,” ujar Pakar Hukum Tata Negera Margarito ketika dihubungi, Rabu (22/7/2015).

Dengan sikapnya yang seperti ini, maka Pemerintahan Jokowi-JK menurutnya dapat dikatakan adalah pemerintahan pedagang yang sedang berdagang BBM dengan mencari keuntungan dari rakyatnya.

“Jelas pemerintahan ini sedang berdagang dengan rakyatnya. Pemerintahan ini jelas tidak memiliki visi untuk mensejaterakan rakyatnya dan malah justru mencari keuntungan dari rakyat,” katanya.‎

Dengan kondisi ini maka menurut Margarito tidak ada cara lain bagi DPR sebagai lembaga yang mempunyai tugas pengawasan untuk segera bertindak dengan menggelar sidang membahas permasalahan ini.

“DPR harus segera bersidang, karena ada situasi negara yang spesifik sepeti saat ini. DPR bisa serta merta menggelar sidang dan tidak ada alasan reses. Jangan sampai DPR pun seperti pemerintah yang tidak peduli pada rakyatnya. Kalau ini yang terjadi maka semua akan menjadi kacau,” ujarnya.

Kepada ketua-ketua umum Parpol dirinya pun mengimbau untuk benar-benar membuka matanya melihat kondisi rakyat yang semakin sulit dan tidak hanya memikirkan pilkada serentak yang hanya perebutan kekuasaan semata.

”Mereka jangan hanya mikirin pilkada dan rakyat susah dilupakan,” katanya.