Tribun

Wakil Kepala Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah MUI: BPJS Kesehatan Tidak Haram

Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah telah menyebut bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Haram.

Editor: Rachmat Hidayat
Wakil Kepala Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah MUI: BPJS Kesehatan Tidak Haram
Ist

Laporan wartawan Radio Sonora, Liliek Setyowibowo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Majelis Ulama Indonesia (MUI) membantah telah menyebut bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah Haram.

Wakil Kepala Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI Jaih Mubarok mengatakan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah, beberapa hari lalu adalah penyelenggaraan BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan Syariah.

"Setahu saya bukan haram teksnya itu, tapi pemahaman masyarakat tidaklah salah. Pernyataannya, BPJS (Kesehatan) yang berlaku saat ini diselenggarakan tidak sesuai Syariah."ujar Jaih Mubarok saat kami temui di kantornya hari ini (30/07/2015).

Kegelisahan ditengah masyarakat atas hasil Ijtima Ulama ini menurut Jaih, secara syariah sangatlah baik.

Karena, keimananlah yang membuat masyarakat menjadi gelisah. Namun demikian, Jaih menegaskan bagi masyarakat yang sudah ikut BPJS Kesehatan saat ini, mereka dapat meneruskan kepesertaannya.

"Masyarakat yang sudah ikut BPJS (Kesehatan), sepanjang belum ada syariahnya, tidak perlu berhenti. Teruskan saja." terang Jaih.

Sebelumnya, Ketua Bidang Fatwa MUI Ma'ruf Amin mengungkapkan fatwa tentang BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan syariah, bukan untuk meresahkan masyarakat. Menurut Ma'ruf, fatwa tersebut harus direspons pemerintah dengan membentuk BPJS Kesehatan yang sesuai syariah.

Ia menjelaskan, fatwa MUI tentang BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah muncul karena dinilai mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Alasan lainnya, kepesertaan BPJS Kesehatan juga dianggap tidak adil karena masih membedakan latar belakang peserta.

"Ada bunga, ada akad yang tidak sesuai syariah, dan dana yang diinvestasikan itu diinvestasikan ke mana? Karena itu, keluar fatwa BPJS tidak sesuai syariah," kata Ma'ruf.

Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas