TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi membantah keterlibatan dalam pengesahan anggaran dana bantuan sosial tahun anggaran 2011-2013.

"Saya mendapat amanah sebagai Wakil Gubernur Sumatera Utara sejak Juni 2013, sedangkan pemeriksaan ini dimulai 2011, 2012, dan 2013. Bahkan, pada 2013 anggaran disahkan pada APBD tahun 2012," kata Tengku Erry Nuradi saat keluar untuk istirahat pemeriksaan di depan Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Erry Nuradi menjelaskan bahwa dirinya mulai menjabat sebagai pemimpin Provinsi Sumatera Utara bersama Gatot Pudjo Nugroho sejak Juni 2013.

"Jadi pada sebelumnya tentu kami tidak memahami dan mengetahui," ujarnya.

Menurut Erry Nuradi, sebagai wakil gubernur dia juga bertugas dalam bidang pengawasan.

Dia juga menyatakan telah memberikan teguran bagi lembaga penerima bansos yang belum memberikan laporan pertanggungjawaban.

Dia juga menyatakan selaku wakil gubernur telah mengingatkan Gatot Pudjo Nugroho. Namun, menurutnya keputusan tetap berada pada gubernur.