TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Katib Syuriyyah PBNU 2010-2015, KH. Aifuddin Munhajir menyatakan secara tegas penolakannya atas hasil Muktamar ke-33 NU di Jombang karena bermasalah. Menurutnya proses yang tidak benar dan jujur menghasilkan sesuatu yang tidak sah.

“Jadi hasil Muktamar NU tidak perlu diakui,” kata KH. Afifuddin dalam siarannya, Senin (10/8/2015).

Ia menyoroti permasalahan utama dalam muktamar adalah pemaksaan mekanisme ahlul halli wal aqdi (AHWA) kepada peserta muktamar dalam bentuk keharusan pengisian calon anggota ahwa pada saat registrasi. Inilah yang menimbulkan kericuhan karena sebagian besar peserta menolak.

“AHWA itu kalau memang mau diberlakukan harusnya diputuskan di forum muktamar melalui mekanisme yang benar, bukan diberlakukan sebelum muktamar atau malah menjadi syarat ikut muktamar,” katanya.

Menurutnya, pidato Gus Mus selaku Rois Aam waktu terjadi deadlock pada sidang tata tertib sebenarnya telah memberikan jalan tengah, yakni Rois Am dipilih oleh rais PWNU dan PCNU secara mufakat dan bila tidak sepakat maka dilakukan pemungutan suara sesuai dengan AD/ART.

Namun hal itu tidak dijalankan, karena terdapat pemaksaan mekanisme AHWA dengan cara penentuan sembilan anggota AHWA oleh panitia berdasarkan daftar isian saat pendaftaran. Sembilan nama hanya diusulkan oleh sebgain PWNU dan PCNU.

Sebagian besar PWNU dan PCNU tidak lagi diberikan kesempatan dan haknya ikut menentukan anggota AHWA pada sidang pemilihan anggota AHWA , karena yang terjadi saat itu hanyalah pengumuman oleh panitia dan pimpinan sidang tentang 9 nama anggota ahwa yang telah ditentukan.

Ia juga mengkritisi sistem AHWA itu pada prakteknya tidak hanya melibatkan sembilan anggota melainkan sebelas, karena Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf mengikuti jalannya sidang AHWA tersebut.

“Jadi merekalah (Nusron dan Saifullah Yusuf) yang lebih dominan,” ungkapnya. Terbukti Saifullah Yusuf-lah yang mengumumkan hasil sidang AHWA, bukan para kiai yang diperankan sebagai anggota AHWA.