Fadli Zon: Perombakan Kabinet Kerja Jokowi Serba Tanggung dan Terlambat
Perombakan enam menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya sebatas tambal sulam, serba tanggung dan terlambat.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan enam menteri dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya sebatas tambal sulam. Karena mereka yang diganti bukan menteri teknis tapi koordinatornya.
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, menilai perombakan enam menteri ini dinilai terlambat, namun ia menyerahkan hal tersebut adalah hak prerogatif presiden. Seharusnya perombakan dilakukan beberapa waktu lalu.
"Seharusnya dilakukan beberapa waktu lalu terkait sejumlah menteri yang disoroti di bidang ekonomi, dari nama-nama ini memang banyak yang dianggap punya potensi, punya pengalaman, tapi reshuffle ini sangat tanggung sebenarnya, serba tambal sulam," ujar Fadli di DPR, Jakarta, Rabu (12/8/2015).
Politikus Gerindra ini menilai kementerian teknis sangat berperan dan ini yang harusnya menjadi perhatian Jokowi. Contohnya ada kementerian teknis yang kebijakannya tidak mendukung stimulus perkembangan ekonomi. Sehingga mereka layak diganti.
Fadli terang-terangan menyebut Menteri Perhubungan Ignatius Jonan layak diganti karena sejumlah kebijakannya menghambat pengusaha. Lalu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, yang menaikkan pajak dan ini menyulitkan subjek pajak.
Sementara Menpora Imam Nahrawi membuat kekisruhan di bidang sepak bola. Padahal, sepak bola merupakan bagian dari gerak ekonomi rakyat. Menteri ESDM Sudirman Said juga dinilai layak diganti karena tidak terlihat presitasinya.
"Prestasinya meningkatkan lifting oil and gaz begitu ya, bahkan cenderung melakukan liberalisasi dan mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan BBM dengan yang lain-lain. Meski saya enggak tahu ini kebijakan presiden atau bukan," sambung dia.
Fadli melihat perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi menjadi serba tanggung. Contoh lainya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang juga tidak dicopot dari jabatannya.
"Masih dipertahankan saudara Yasonna Laoly menunjukkan bahwa pemerintahan ini ingin menjaga kegaduhan politik. karena, menimbulkan suatu iklim yang dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan politik nasional," kata dia.
