TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo mengungkapkan, jika dilihat dari sisi pelemahan rupiah dan dampaknya terhadap perekonomian, reshuffle dalam bentuk apapun tidak akan menolong Rupiah.

Dradjad menegaskan, tindakan pelaku pasar keuangan global sekarang dipengaruhi dua hal. Pertama, ekspektasi dan spekulasi terhadap kenaikan suku bunga the Fed. Kemudian, kekagetan yg luar biasa terhadap devaluasi Yuan.

"Karena, hal tersebut berlawanan dengan keputusan perubahan kebijakan ekonomi partai komunis Tiongkok yang mengurangi ketergantungan terhadap ekspor, dan sinyal dari pemerintah Tiongkok sendiri. Ini makin meyakinkan pasar bahwa perang mata uang (currency war) memang sedang terjadi," ungkap Dradjad, Kamis (13/8/2015).

Bank-bank besar di G7, lanjut Dradjad, bahkan masih yakin US$ akan terus menguat hingga kuartal pertama 2016. "Saya melihat proyeksi mereka untuk rupiah di akhir 2015 bervariasi antara 14000-15000. Indonesia dan Rupiah itu pemain gurem di pasar keuangan," Dradjad menegaskan.

"Cadev nya pun sangat kecil untuk ukuran global. Bahkan seandainya seluruh kabinet diisi kader-kader mafia Berkeley, mereka tidak akan sanggup membuat rupiah melawan arus. Jadi, Indonesia memang hanya bisa mengusahakan agar depresiasi rupiah tidak terlalu besar," lanjutnya.

Bersama Ringgit Malaysia, rupiah sekarang menjadi mata uang berkinerja terburuk di Asia. Pengamanan rupiah harus jadi fokus presiden. "Saya hanya menyayangkan, Presiden Jokowi terjebak seperti pendahulunya, tidak berani lepas dari mafia Berkeley. Bahkan saya mendapat info, Lapangan Banteng serius mengkaji akan mengambil tambahan utang dari Bank Dunia dan ADB," kata Dradjad.

Drajad mengingatkan Presiden Jokowi selama bertahun-tahun, empat pilar penjaga keuangan Indonesia itu sering dikuasai mafia Berkeley. Faktanya, selama ini kerap 'dihajar' krisis rupiah yang sangat serius,"

"Keempat pilar itu, Kemenkeu, BI, OJK dan LPS. Percaya saya, ideologi dan kebijakan Mafia Berkeley itu berbenturan keras dengan Nawa Cita dan ideologi pro ekonomi rakyat. Jadi, kenapa Presiden masih percaya dengan Mafia Berkeley?" Dradjad mempertanyakan.