TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mencopot Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Tedjo merupakan kader Nasdem yang pada awal pemerintahan dipercaya sebagai Menkopolhukam dalam kabinet kerja.

Menanggapi pemberhentian Tedjo sebagai Menkopolhukam, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem di DPR, Syarief Alkadrie mengatakan pihaknya menerima keputusan Presiden Jokowi. Bahkan menurutnya, Nasdem tidak merasa kecewa kadernya harus direshuffle.

"Tidak (kecewa). Pertama perlu ditegaskan reshuffle itu hak preogratif Presiden, Presiden pastinya punya pertimbangan-pertimbangan ya. Saya rasa reshuffle sudah cukup baik," kata Syarief di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/8/2015).

Syarief yang merupakan Anggota Komisi V DPR itu menuturkan, partainya sejak awal menjalin koalisi dengan KIH bukan untuk bagi-bagi jabatan. Pihaknya pun siap apabila ada kader di kabinet yang diberhentikan oleh presiden.

"Nasdem sejak awal mempunyai sikap tidak ada bagi-bagi jabatan. Apapun yang terbaik, seluruhnya diserahkan kepada Presiden. Sejak awal Nasdem itu koalisi tanpa syarat," tuturnya.

Syarief menilai Tedjo selama menjabat sebagai Menkopolhukam telah menjalankan tugas dengan baik. Meski akhirnya diganti oleh presiden Jokowi, Syarief yakin orang nomor satu di Indonesia itu punya pertimbangan sendiri.

"Pak Tedjo sudah memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara selama jadi menteri. Jadi mungkin pertimbangannya Presiden punya tugas lain untuk Pak Tedjo, tapi saya belum tahu itu apa," ujarnya.