TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Baru sehari dilantik jadi menteri, Rizal Ramli bikin gebrakan. Dia meminta Garuda Indonesia membatalkan rencana pembelian pesawat Airbus A350.

Rizal Ramli (RR) yang didaulat Presiden Jokowi sebagai Menko Kemaritiman ini menegaskan Airbus tidak cocok dipakai Garuda melayani rute Amerika Serikat dan Eropa.

[BACA DI SINI: Baru Sehari Jadi Menteri, Rizal Ramli Desak Garuda Batalkan Pembelian Airbus A350].

Menanggapi itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

[BACA JUGA: Menteri Rini Tanggapi Pernyataan Rizal Ramli].

Menyoal hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo menganjurkan para menteri Kabinet Kerja harus bicara secara proporsional sesuai bidangnya masing-masing.

"Kalau sudah seperti ini akan terjadi overlapping antara satu dengan yang lain sebaiknya Rizal Ramli segera dapat mewujudkan konsep JKW apa yang dimaksud dengan negara maritim," kata Firman ketika dikonfirmasi Tribunnews.com.

Dikatakan itu yang lebih penting dan mendasar untuk secepatnya yang harus dilakukan justru jangan mengambil alih pekerjaan kementerian lain.

"Tuntaskan itu yang dilakukan menteri Susi dan bongkar mafia perikanan dan tangkap dipenjarakan kalau memang terbukti melakukan iilegal fishing tidak hanya kapal-kapalnya yang di tenggelamkan. RR harus bisa mewujudkan apa yang dimaksud tol laut ini semua pekerjaan berat," kata Firman.

Politikus Golkar ini mengatakan kalau baru satu hari dilantik sudah saling kritik dan over lapping ini tanda-tanda tidak kompaknya menteri Kabinet Kerja dan saya yakin tidak akan ada perubahan dan akan ada reshuffle lagi.

"RR harus mampu menggali potensi laut kita menjadi sebuah potensi ekonomi yang dapat mengatrol pendapatan negara yang selama ini justru dinikmati kalangan tertentu dan asing. RR juga harus mampu menyelesaikan kasus nelayan-nelayan kita yang sudah kolep akibat kebijakan menteri Susi yang justru membumi hanguskan hak-hak hidup nelayan selama ini," ujar Firman.