TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Saya ingin membuktikan bahwa kita tidak boleh lagi memunggungi samudera dan laut."

Demikian Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan saat menyampaikan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, di depan Sidang bersama DPR RI Dan DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Apalagi, kata Jokowi, laut Indonesia terbentang luas, memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan.

Kata Jokowi, lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu diselamatkan. Setiap anak bangsa harus melindungi laut dari ancaman keamanan seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.

"Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut," katanya.

Selain itu, kata Jokowi, sebagai salah satu agenda prioritasnya adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif.

"Insya Allah, kebijakan ini akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik," katanya.

Seiring dengan itu, juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia.

"Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim. Bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan," cetus Jokowi.

"Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia," ujarnya.