‎
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Kementerian Agama diminta untuk memeriksa ulang kesiapan pemberangkatan haji. Hal ini terkait dengan adanya laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa sebagian jamaah masih ada yang belum memiliki visa. Padahal, mereka akan diberangkatkan pada kloter pertama.

"Pagi tadi ada yang menghubungi saya. Katanya, ada satu kabupaten calhaj yang akan berangkat pada kloter pertama yang belum memiliki visa. Mereka khawatir tidak bisa berangkat mengingat waktu keberangkatan tinggal 4 hari lagi," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Partaonan Daulay ketika dikonfirmasi, Minggu (16/8/2015).

Menurut Saleh, persoalan tersebut dinilai krusial mengingat jam kerja yang terbatas. Bila tidak dikerjakan secara sungguh-sungguh, tentu sangat sulit mendapatkan visa dalam 4 hari.

"Katanya, kantor kementerian agama setempat mengusulkan agar mereka diberangkatkan belakangan. Diganti dengan jamaah yang sudah terlebih dahulu memiliki visa. Mereka menolak dengan berbagai alasan," katanya.

"Mereka kan sudah ada yang melakukan walimatussafar. Sudah pamitan dengan keluarga dan kerabat. Ada juga yang sudah mengambil cuti kerja, dan lain-lain. Tentu pilihan menunda keberangkatan bukan pilihan yang baik," tambah Politikus PAN itu.

Saleh menilai keterlambatan pengurusan visa itu aneh. Pasalnya, nomor porsi dan nama-nama yang akan berangkat jauh-jauh hari sudah ada. Pelunasan BPIH pun sudah dilakukan sejak beberapa minggu lalu. Karena itu, semestinya visa sudah tersedia terutama bagi merek yang akan berangkat pada kloter pertama.

"Saya sudah menghubungi dirjen haji. Dia menjelaskan bahwa baru mendengar masalah ini. Dan dia menjanjikan akan segera mengurus hal itu ke kedubes Saudi dan memerintahkan staf dan pegawai yang ada untuk lembur," imbuhnya.

Berkaitan dengan kasus itu, katanya, klaim kementerian agama yang menyatakan bahwa persiapan sudah mencapai 90 persen dinilai tidak tepat. Apalagi, tuturnya, berdasarkan keterangan dirjen haji, sampai kemarin visa yang telah jadi baru pada kisaran angkan 95 ribu orang dari 168.800. Berarti masih ada 73 ribu lagi yang masih diproses.