TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hari ini bangsa Indonesia merayakan 70 kemerdekaan bangsanya. Kemerdekaan yang direbut dari tangan penjajah kolonial yang telah menghisap kekayaan alam bangsa Indonesia melalui strategi pembodohan bangsa Indonesia dan politik pecah belah (devide et impera).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP PA-GMNI), Ahmad Basarah, mengatakan penjajahan beratus-ratus tahun lamanya dan mengalami politik adu domba telah membentuk bangsa Indonesia sebagai bangsa yang inferior, tidak malu menadahkan tangan dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan etika sertamudah curiga kepada orang lain.

"Hari ini, 70 tahun Indonesia merdeka akan tetapi kita masih belum terbebas sepenuhnya dari mental sebagai bangsa terjajah," demikian Ahmad Basarah di Jakarta, Senin (17/8/2015).

Menurut Basarah, bangsa Indonesia patut memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah menemukan penyakitnya bangsa Indonesia, yaitu penyakit mental sebagai bangsa terjajah dan menemukan konsep menyembuhkannya dengan program Revolusi Mental.

"Revolusi Mental adalah program merombak struktur dan kultur mental bangsa Indonesia dari bangsa yang inferior menjadi superior, dari bangsa menempatkan tangan di bawah menjadi bangsa yang meletakan tangan di atas, dari bangsa yang tidak malu berbuat melanggar hukum menjadi bangsa yang malu melanggar hukum, dari bangsa yang mudah curiga dan marah kepada saudara sebangsanya sendiri menjadi bangsa yang penuh cinta kasih dan persaudaraan," ujarnya.

Oleh karena itu, Basarah mengatakan program Revolusi Mental harus menjadi program yang membumi dan menyentuh hati sanubari rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, Presiden Jokowi perlu membentuk suatu Badan Khusus seperti Komisi Ideologi Nasional yang bertugas untuk merancang dan melaksanakan serta membumikan program-program pembangunan dan pemantapan mental ideologi bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila," katanya.

Di masa Presiden Soekarno, lanjut Basarah, program tersebut pernah dilakukan dengan membentuk Panitia Pembina Djiwa Revolusi ataupun Badan Pembina Pelaksanaan Pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (BP7) di masa Presiden Soeharto.

"Komisi Ideologi Nasional dapat dibentuk melalui Peraturan Presiden dan lembaganya berada langsung di bawah Presiden sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya akan memiliki legitimasi politik yang kuat dan mengikat lembaga-lembaga pemerintahan lainnya,"katanya.

Bahkan jika diperlukan, menurut Basarah, pemerintah dapat mengusulkan hak inisiatifnya kepada DPR untuk membentuk Undang-undang tentang Pemantapan Mental Ideologi Bangsa yang akan menjadi dasar pembentukan Komisi Ideologi Nasional dan pelaksanaan program-programnya sehingga program Revolusi Mental menjadi agenda nasional yang didukung dan melibatkan seluruh lembaga-lembaga negara dan segenap bangsa Indonesia.

"Komisi Ideologi Nasional dapat dipimpin oleh tokoh-tokoh nasional dengan kriteria negarawan yang sangat mencintai bangsa dan negaranya, mengetahui dan memahami sejarah bangsa Indonesia dengan baik, mengerti perasaan, pikiran dan kepribadian asli bangsa Indonesia serta memahami geopolitik dunia," katanya.

Dengan kata lain, Basarah mengatakan Komisi Ideologi Nasional akan menjadi alat Negara di front terdepan untuk mengembalikan supremasi mental bangsa Indonesia sebagai bangsa pejuang dan pemenang.

"Barangkali, pembentukan Komisi Ideologi Nasional dapat menjadi Kado bagi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tahun 2015 ini. Dirgahayu Negara Republik Indonesia ke 70. Majulah Bangsaku, Jayalah Negeriku Indonesia Raya," ujar Basarah.