Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jazuli Juwaini, mengatakan Pemerintah harus mengambil momentum di HUT ke-70 Republik Indonesia, untuk lebih bekerja keras, cerdas, dan terarah demi kemajuan bangsa.

"Kita semua ingin Indonesia kembali berkarakter, bermartabat, adil dan sejahtera seperti imajinasi para pendiri republik dan cita-cita kemerdekaan yang tertuang dalam konstitusi," kata Jazuli kepada wartawan di Jakarta, Senin (17/8/2015).

Fraksi PKS DPR RI mengajak semua pihak, khususnya Pemerintah sebagai nakhoda republik ini untuk berefleksi apakah kita telah merdeka dalam arti sebenarnya.

"Bung Karno pernah berkata setiap bangsa sejatinya punya kepribadian sendiri. Pendiri republik telah mencanangkan kepribadian kita dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945. Masihkah kita menjadikannya pedoman kehidupan berbangsa?" tanya Jazuli.

Dalam hari kemerdekaan kali ini terasa lebih spesial karena seiring hadirnya pemerintahan baru dengan jargon nawacita, Trisakti, revolusi mental sebagaimana didengungkan Bung Karno. Realisasi semua itu harus dibuktikan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. "Atau ia hanya sekedar jargon tapi miskin praktik?" tanya Jazuli.

Realitasnya, lanjut Jazuli, sejumlah kebijakan pemerintah justru menjauhi idealitas jargon tersebut, mulai dari penaikan harga akibat dicabutnya sejumlah subsidi rakyat (BBM, TDL), kebijakan importasi, penjualan aset, hutang luar negeri yang bertambah, dan lain-lain.

Karena itu, ia meminta Pemerintah tidak lagi membuat kebijakan yang menyulitkan ekonomi rakyat dan fokus pada kebijakan yang prorakyat berbasis kemandirian dan kadaulatan dalam negeri.

Meski begitu, beberapa program pemerintah disambut positif Fraksi PKS, yaitu membangun dari pinggiran seperti daerah-daerah dan desa-desa, pengarusutamaan pembangunan maritim melalui poros maritim, dan reforma agraria.

"FPKS DPR akan berlaku objektif. Selama program atau kebijakan pemrintah prorakyat, Fraksi PKS akan menjadi yang pertama mendukungnya, tapi sebaliknya jika menyengsarakan rakyat Fraksi PKS terdepan dalam mengkritik dan menghadangnya," tegas anggota Komisi III DPR itu.