TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan mengklaim pemerintah telah sepakat satu sikap untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestik.

Kesepakatan tersebut muncul dalam rapat koordinasi kementerian dan lembaga di bawah Kemenkopolhukam.

"Kami briefing masalah ekonomi. ‎Apa peran kami dari segi hukum, segi pertahanan-keamanan, dan segi pengadilan sehingga terkoordinasi dengan bagus, bisa membantu peningkatan ekonomi," kata Luhut di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2015).

Luhut menegaskan para pembantu Presiden ini sepakat jalan seiring. Baik dengan kementerian terkait, maupun dengan lembaga penegak hukum. Satu di antaranya, konsen pemberantasan kartel pangan, yang semakin menambah resah masyarakat dalam situasi ekonomi yang lemah saat ini.

"Kami sepakat dengan itu dan semua menteri, BIN, TNI, Polri akan total football dalam mengatasi permasalahan ini. Kami sepakat memberi perhatian," kata Luhut.

Meski begitu, kata Luhut, proses 'total football' tersebut jangan sampai membuat gaduh bidang yang lain. Karena itu pihaknya akan memperkuat data-data sebagai modal memperbaiki yang salah.

"Kami ingin melakukan dengan baik tanpa gaduh. Karena kami juga ingin data diluruskan dengan baik. Dengan data kami juga bisa membuat langkah-langkah yang pas, berapa sih kebutuhan beras yang sesungguhnya, berapa sih kebutuhan daging kita, berapa yang tersedia dan seterusnya," kata Luhut.

Dengan data-data tersebut, lanjut Luhut, diharapkan bisa membuat segar perekonomian Indonesia.‎ Khususnya mengenai stabilitas harga kebutuhan-kebutuhan pokok untuk masyarakat.

"Kami sadar betul soal pangan. Kalau bisa kami turunkan sampai 30-40 persen ke bawah, akan mempunyai dampak yang besar pada pemerataan dan lebih dari itu akan mmbuat rakyat sejahtera," imbuh Kepala Staf Kpresidenan itu.