Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Megawati: Kaji Wewenang MPR dengan Cermat

Megawati memberi ilustrasi begitu mudah mengambil model sistem tata pemerintahan negara lain, yang dari aspek geografis saja berbeda.

Megawati: Kaji Wewenang MPR dengan Cermat
Ist
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di Seminar Konstitusi “Mengkaji Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang di gelar di Gedung MPR, Selasa (18/8/2015). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bila mau melihat dengan jernih, terlihat ketika empat kali amandemen UUD 45 dilakukan, hanya sedikit ruang yang tersedia untuk melakukan pembahasan terhadap dokumen otentik yang melatar-belakangi lahirnya konstitusi, seperti risalah sidang BPUPKI dan PPKI. Akibatnya amandemen terasa kehilangan pijakan sejarah.

Demikian dipaparkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat menjadi pembicara kunci di Seminar Konstitusi “Mengkaji Wewenang MPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” yang di gelar di Gedung MPR, Selasa (18/8/2015).

“Atas dasar hal tersebut, maka usulan untuk mengkaji wewenang MPR haruslah dilakukan dengan cermat, penuh kebijaksanaan, dan bukan sebagai suatu percobaan politik baru. Untuk itu, keseluruhan pemikiran yang berkaitan dengan landasan filosofis, dan bagaimana kewenangan MPR itu diletakkan, harus berpijak pada Sila Keempat Pancasila: “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan”, himbau Megawati.

Megawati lalu menceritakan bagaimana Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan 4 kali. Pada awalnya, amandemen dimaksudkan untuk semakin mendekatkan bentuk ideal sebuah negara dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme.

“Kita juga mencatat obyektivitas dari amandemen, yang antara lain bertujuan untuk menciptakan check and balances diantara penyelenggara negara; pembatasan masa jabatan presiden; pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung; kebebasan pers dan lain-lain,” ujarnya.

Megawati memberi ilustrasi begitu mudah mengambil model sistem tata pemerintahan negara lain, yang dari aspek geografis saja berbeda.

Penulis: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas