Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Megawati Minta Perppu untuk Risma, Jokowi Menolaknya

Permintaan ini disampaikan Megawati saat Tri Rismaharini terancam tidak bisa maju dalam Pilkada Surabaya 2015 karena tak memiliki lawan.

Megawati Minta Perppu untuk Risma, Jokowi Menolaknya
TRIBUN/DANY PERMANA
Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Sukarnoputri (tangah) bersama Wapres Jusuf Kalla turut menghadiri pelantikan enam menteri baru yang akan memperkuat kabinet Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/8/2015). TRIBUNNEWS/DANY PERMANA 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ternyata sempat meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengatasi sejumlah daerah yang terancam tidak bisa menggelar pilkada serentak pada 2015 karena tidak memiliki lebih dari satu pasang calon.

Permintaan ini disampaikan Megawati saat Tri Rismaharini terancam tidak bisa maju dalam Pilkada Surabaya 2015 karena tak memiliki lawan.

Risma maju bersama wakilnya, Wisnu Sakti Buana.

Hal ini diungkapkan oleh Megawati saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Kebangsaan dalam rangka memperingati hari konstitusi dengan tema "Mengkaji Sistem Ketatanegaraan: Apakah Sudah Baik?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7/2015).

"Saya bilang ke Presiden, bikin perppu," kata Megawati.

Namun, Jokowi menolak permintaan Megawati itu.

Jokowi, kata Megawati, khawatir nantinya perppu justru ditolak oleh DPR.

Jokowi lalu menjelaskan bahwa daerah dengan calon tunggal harus menunggu hingga pilkada serentak pada 2017.

Jika masa jabatan petahana habis, maka ia akan digantikan oleh pelaksana tugas (plt).

"Saya bilang, alangkah senangnya yang jadi plt? Dia jadi gubernur, bupati, dan wali kota, tetapi tak bisa teken anggaran dan kebijakan strategis," protes Megawati.

Halaman
12
Editor: Rendy Sadikin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas