Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Ajak Wapres Debat Terbuka, Rizal Ramli Dinilai Tak Elok

Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal menyesalkan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang menantang Wakil Presiden

Editor: Sanusi
zoom-in Ajak Wapres Debat Terbuka, Rizal Ramli Dinilai Tak Elok
Photo/MG/SEPTYONAKA TRIWAHYUDI
Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli Sertijab menggantikan Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Indroyono Soesilo. dalam reshuffle kabinet Presiden Jokowi, Rabu (13/8/2015) di Jakarta. Reshuffle keenam menteri yang dilantik yaitu Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmat Gobel, Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhi Purdijatno, serta Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo. Sofyan Djalil pada kesempatan tersebut juga dilantik sebagai Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago. Pergantian juga dilakukan pada posisi Sekretaris Kabinet, yaitu dari Andi Widjajanto ke pejabat barunya, Pramono Anung. (Tribunnews.com/MG/SEPTYONAKA TRIWAHYUDI) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasdem Akbar Faizal menyesalkan sikap Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli yang menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan umum. Dia meminta Rizal yang baru beberapa hari dilantik untuk lebih menenangkan diri.

"Tak elok Menko yang baru dilantik lalu minta berdebat," kata Akbar saat dihubungi, Rabu (19/8/2015).

Akbar menilai, Rizal masih mencari cara untuk berkomunikasi dengan internal pemerintahan. Rizal sebagai ekonom yang biasa mengkritik pemerintah melalui media massa, belum terbiasa untuk menyampaikan kritiknya secara langsung.

"Pak Rizal Ramli masih cari formulasi untuk komunikasi dengan anggota kabinet. Saya yakin ini akan selesai dan fokus," ucap Anggota Komisi III DPR ini.

Akbar sendiri mengaku sudah menghubungi Rizal terkait masalah ini. Dia meminta Rizal lebih memperhatikan caranya berkomunikasi dengan anggota kabinet kerja lainnya dan fokus pada rencana kerja.

Rizal Ramli langsung mendapat sorotan tak lama setelah dilantik Presiden. Rizal meminta agar PT Garuda Indonesia Tbk membatalkan penambahan pesawat. Dia mengaku telah membicarakan hal ini kepada Presiden Jokowi. Rizal mengaku tidak ingin Garuda bangkrut dengan membeli 30 unit Airbus A350 tersebut.

Pernyataan Rizal ini kemudian direspons Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini mengisyaratkan tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian, dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Berita Rekomendasi

Pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengubar kritik di hadapan publik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar Rizal memahami terlebih dahulu persoalannya sebelum berkomentar di hadapan publik.

"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya, paham dulu, tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK.

Belakangan, Rizal tidak memedulikan teguran tersebut. Rizal malah mengajak JK untuk berdebat secara terbuka terkait rencana pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt. Ia menilai, ada hal yang perlu diluruskan dari proyek tersebut.

"Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal.

JK meminta Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. Menurut JK, pengadaan pembangkit listrik 35.000 megawatt merupakan suatu kebutuhan. Infrastruktur kelistrikan harus dibangun sebelum membangun industri.

"Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla.(Ihsanuddin)

Sumber: Kompas.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas