Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Harus Ada Alternatif Berantas Korupsi Jika Negara Tak Butuh KPK

Nasir Djamil menilai Megawati dapat menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk meluruskan arah pemberantasan korupsi

Harus Ada Alternatif Berantas Korupsi Jika Negara Tak Butuh KPK
Kompas

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berkomentar mengenai pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Megawati menyebutkan KPK dapat dibubarkan bila tidak ada lagi orang yang korupsi.

Nasir menilai Megawati dapat menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo untuk meluruskan arah pemberantasan korupsi. Hal itu lakukan bila ada sesuatu yang keli‎ru di tubuh KPK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Ini adalah waktu yang tepat untuk presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap KPK," kata Nasir melalui pesan singkat, Selasa (18/8/2015).

Ia mengingatkan KPK merupakan amanat reformasi yang harus selalu dijaga agar tetap eksis. Jika negara sudah tidak lagi membutuhkan KPK, kata Nasir, maka harus melalui proses sah dan legal.

‎"Maksud saya jika negara sudah tidak membutuhkan lagi KPK maka harus ada alternatif lain sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tetap eksis," imbuhnya.‎

Sebelumnya,‎ Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersifat ad hoc atau sementara. Menurut Megawati, KPK dapat dibubarkan bila korupsi sudah tidak terjadi lagi di Indonesia.

"Sampai kapan yang namanya KPK. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ya jadi punya alasan tolong korupsi terus berlanjut. Apakah benar, dan seharusnya kita harus memberhentikan yang namanya korupsi sehingga komisi yang sebetulnya sifatnya Ad Hoc ini harus sementara saja dapat diselesaikan, dapat dibubarkan," kata Megawati saat menjadi pembicara kunci acara 'Hari Konstitusi'‎ di MPR, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Megawati sadar ucapannya mengenai KPK menjadi sensitif bila masuk dalam sosial media. Ia pun mengaku kerap di-bully karena ucapannya tersebut. "Kalau dengan seperti ini saya di sosmed, saya di bullly sebagai sebuah atraksi," ujar Presiden ke-5 RI itu.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Gusti Sawabi
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas