Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIB‎UNNEWS.COM, JAKARTA -- Tujuh proyek pembangunan DPR belum terakomodir pada RAPBN 2016. Hal itu dikatakan Ketua Banggar DPR Andi Noor Supit di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

"Rapat konsultasi tadi malam, ada pimpinan DPR, Menteri Keuangan dan Banggar, ternyata belum terakomodir. Karena belum terakomodir, kemudian mekanismenya memang harus diusulkan untuk direncanakan," imbuhnya.

Sekretariat Jenderal DPR, kata Supit, telah melakukan kajian untuk tujuh proyek pembangunan dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Tetapi diakuinya kajian tersebut belum tuntas. Ia pun menyebutkan perencanaan bangunan tersebut dilakukan secara multiyears atau bertahap sesuai dengan kondisi keuangan negara.

"Secara teknsi itu belum selesai. Karena belum selesai tentu tidak bisa dinilai dari sisi apakah ini sudah penuhi kriteria untuk dimasukan dalam APBN," ujarnya.

Dalam perencanaan pembangunan saat ini, ia memprediksi anggaran yang digunakan akan bertambah. Sebelumnya, anggaran untuk program ini mencapai Rp 1,6triliun. Kini dana yang dibutuhkan mencapai Rp2,7triliun.

"Dari perencanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan hampir Rp2,3 atau Rp2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018 kalau tidak salah, kalau yang diusulkan Kementerian PU. Sehingga yang akan diutamakan 2015 kalau tidak salah sarana alun-alun demokrasi," ujarnya.

Supit menambahkan anggaran yang diajukan saat ini sekitar Rp700miliar untuk membangun gedung dan alun-alun demokrasi sebagai skala prioritas.

"Ini baru diajukan Rp600-700 miliar secara keseluruhan sehingga tadi malam Menkeu ingin melihat apakah ada optimalisasi atau tidak," ujarnya.

"Karena memang kita melihat sementara ini ruang fiskalnya agak sedikit karena penerimaan pajak kita lebih rendah kenaikannya dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya 30-40 persen kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya ini hanya dirancang sekitar 5 persen," ungkap Politikus Golkar itu.