Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Desktop Version

Kasus Hak Tagih BPPN, DPR Minta Kejaksaan Tak Perlu Cari Kesalahan Megawati

apa yang dilakukan oleh presiden dalam menyelamatkan perekonomian nasional ketika itu sudah menjadi keputusan dan final

Kasus Hak Tagih BPPN, DPR Minta Kejaksaan Tak Perlu Cari Kesalahan Megawati
Tribunnews.com/Ferdinand Waskita
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung diminta tidak mencari-cari kesalahan presiden yang lalu terkait kasus pembelian hak atas piutang (cessie) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tahun 2003.

Ia berpandangan, apa yang dilakukan oleh presiden dalam menyelamatkan perekonomian nasional ketika itu sudah menjadi keputusan dan final.

Untuk diketahui saat kasus tersebut terjadi Presiden masih dijabat Megawati Soekarnoputri yang kala itu menggantikan posisi KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

"Kalau keputusan presiden waktu itu, ya kita anggapnya final. Karena sudah ada surat keterangan lunas dan sebagainya. Tidak perlu lagi kita bongkar yang sudah terjadi pada masa lalu, karena sudah dianggap selesai," ujar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam pernyataannya, Kamis(27/8/2015).

Fahri mengatakan apabila kasus hak tagih BPPN tersebut tetap diungkap oleh Kejaksaan Agung justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

"Repot nanti, karena kalau keputusan presidennya bisa disalahkan, lalu dimana sumber kepastiannya," ujar dia.

Ketika ditanyakan apakah artinya Jaksa Agung HM Prasetyo mempertanyakan kebijakan Presiden Megawati Soekarnoputri ketika menjual aset berupa piutang kepada pihak swasta?.

"Karena itu kan keputusan presiden dimasa lalu, yang dapat merembet kembali kepada presiden yang sudah tidak ada. Dan itu juga bahaya, dan itu menjadi konsen kita di DPR," ujarnya.

Untuk diketahui, perkara dugaan korupsi penjualan hak tagih (cessie) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bermula saat sebuah perusahaan bernama PT Adyaesta Ciptatama meminjam sekitar Rp266 miliar ke BTN untuk membangun perumahan di Karawang seluas 1.200 hektare sekitar akhir tahun 1990.

Saat Indonesia memasuki krisis moneter 1998, pemerintah memasukkan BTN ke BPPN untuk diselamatkan.

Halaman
12
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas