TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Bidang Penanganan Kasus di LBH Jakarta, M Isnur, menilai pernyataan  yang ditujukan kepada tim Panitia Seleksi Calon Pimpinan(Pansel Capim) KPK sarat kepentingan.

Dia mempertanyakan alasan Buwas tidak menyelidiki kasus yang dia anggap terkait Capim KPK itu sejak dulu, kenapa baru ditindak bila nanti setelah terpilih jadi pimpinan KPK.

"Ini jadi pertanyaan kami, kalau memang ada dugaan tindak pidana (terhadap kandidat yang ditandai Polri) kenapa tidak disidik. Nah ini sudah masuk ancaman," ujar Isnur di kantor ICW Jakarta, Kamis (28/8/2015).

Apalagi saat ini Capim KPK ada yang berasal dari internal Polri.‎ ‎Oleh sebab itu, Isnur mengingatkan kepada tim Pansel Capim KPK tak mudah dipengaruhi dan diintervensi lembaga lain, seperti Polri.

"Pansel harus tegas dan tidak boleh diintervensi oleh lembaga lain. Kami mendorong Pansel agar tetap independen dan bebas dari intervensi," tegasnya.

Sebelumnya, Buwas mengingatkan, jika nanti calon yang diloloskan ternyata berdasarkan rekomendasi Bareskrim bermasalah dan harus ditindaklanjuti, maka yang pertama yang dimintai pertanggungjawaban adalah pansel.

"Saya akan nanya rekomendasi saya ini dipakai atau tidak. Kami kan kerja benar bukan main-main, jadi jangan sekedar formalitas," kata Buwas dua hari lalu di Bareskrim Polri.

Buwas menyatakan tak ingin disalahkan jika nanti ada capim yang bermasalah atau memiliki catatan pidana diloloskan pansel, kemudian diusut Bareskrim.

"Saya sudah bilang kan dari awal, jika nanti saya usut penegakan hukum jangan seolah-olah disebut kriminalisasi," ujarnya.